nomor 81. nomor 81/pmk. nomor 81

Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);. Download. Permendagri Nomor 17 Tahun 2021_3. Download Permenpan RB Nomor 81 Tahun 2021 melalui link di bawah ini: Download PDF (638. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 42 MB) Terima kasih sudah berkunjung. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021Peraturan Perundang-undangan. 04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai. Peraturan Perundang-undangan. NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN DANAU TOBA DAN SEKITARNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4). bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengalokasian belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional,. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Melaksanakan Amanat Peraturan : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja. U. U. Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Read Later. 1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang. English Version. 2015/NO. Reupload Via : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap,. Nomor Nomor P. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan. NOMOR : 81 TAHUN 2010 TANGGAL : 21 Desember 2010 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025 BAB I PENDAHULUAN 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan. Kode. Sen, 20 Mei 2019. INSTRUMEN PENGUNGKAP DATA DAN NILAI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHANPP ini mengubah beberapa ketentuan pada PP Nomor 81 Tahun 2015, yaitu pada Pasal 1, Pasal 3, dan Lampiran. 81 Tahun 2012 menyebutkan bahwa setiap orang wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, serta pemanfaatan kembali sampah. 81/Menkes/ SK/I/2004 . 31 Desember 2021. 010_2019Per. Peraturan. UU No. 1 Latar Belakang Krisis ekonomi yang dialami. Medan Merdeka Utara No. PP 81 TAHUN 2019: Judul: Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: Bentuk: Peraturan Pemerintah. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan. ABSTRAK PERATURAN. bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang dapat melakukan pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan. NOMOR 81 TAHUN 2015. Judul. Mengatur soal tarif royalti nikel yang naik menjadi 10%. 4 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS. 81, LN. Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keppres Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU Nomor. hu TENTANG. U. Afrika Tengah 236. Download: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 PDF. NOMOR 81 TAHUN 2013. Pada tanggal 3 Juni 2022 Menteri Dalam Negeri M. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK. menteri. Nomor: 81: Tahun: 2012: Tentang: PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA: Tempat Penetapan: Jakarta:. 21 Des 2012. NOMOR 81 TAHUN 2000 TENTANG KENAVIGASIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai kenavigasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kenavigasian;. Nomor. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 03/2007 tentang Batasan Rumah. Kawinan 4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahin 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5, Tahmbahan Lembaran Daerah. 5. Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah. 223, TLN NO. 2021/No. Peraturan Bupati. nomor 81/pmk. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang A lat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);. Kondisi tersebut mengakibatkan adanyaDalam hal keterangan "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 81 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 48 TAHUN 2020" belum tersedia dalam aplikasi pembuatan Faktur Pajak, PKP dapat melakukan pembaharuan atas keterangan yang dapat dicantumkan di Faktur Pajak melalui aplikasi dimaksud. bahwa untuk pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke da lam jabatan fungsional dan guna. BN = Berita Negara. Indonesia, Provinsi Sumatera Barat. 1307, jdih. NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Judul. Tipe Dokumen. Peraturan Pemerintah, 81 TAHUN 2015. 010/2019 TENTANG BATASAN RUMAH UMUM, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS PENYERAHANNYA. 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Mencabut : PP No. Permendagri Nomor 17 Tahun 2021_3. METADATA PERATURAN. 5. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:81/MENKES/SK/I/2004 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI TINGKAT PROPINSI, KABUPATEN/KOTA SERTA RUMAH SAKIT MENTERI KESEHATAN. 81 TAHUN 2014 . Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2014 Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. E. +86: CN +87: nihil. Judul. (Berita Negara Republik IndonesiaNOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENAMAAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM INSTANSI PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. U. NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2020-2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,. SETKAB. Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Kementerian Perhubungan: No. Dicabut Oleh : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal. Ganti angka 0 paling depan. 1537, peraturan. bahwa untuk menyimpan air yang berlebih pada saat musim penghujan agar dapat dimanfaatkan guna pemenuhan. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat. TBN = Tambahan Berita Negara. 010/2019 tentang batasan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya, yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia, menimbang : NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDOARJO, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang KesehatanPeraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5750);Nomor: 81: Tahun: 2015: Judul: Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan: Ditetapkan tanggal: 30 Desember 2015: Diundangkan tanggal: 31 Desember 2015: Berlaku tanggal: 31 Desember 2015: Nomor BN: 2037 . Mencabut : Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK. PP Nomor 81 Tahun 2014. Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bappenas, dibebankan kepada APBN. WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya. pdf - Google Drive. Pilih CALL / PANGGIL. Jabatan 4. GO. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2019 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral MATERI POKOK. 2014. +81: 74 : Jerman +49: 75 : Jordania +962: 76 : Kamboja +855: 77 : Kamerun +237: 78 : Kanada +1: 79 : Kazakhstan +7: 80 : Kenya +254: 81 : Kirgizstan +996 : 82 : Kiribati +686: 83 : Kolombia +57: 84 : Komoro +269: 85 : Republik Kongo +243: 86 : Korea Selatan +82: 87 : Korea Utara +850: 88 : Kosta Rika +506: 89 : Kroasia +385: 90 : Kuba +53: 91. 020/5/2019 Tanggal 21 Mei 2019 Tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa (. Abstrak. Berbeda dengan jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis Sampah rumah tangga yang pengelolaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengaturan Pengelolaan Sampah Spesifik jauh lebih kompleks dan. Tipe Dokumen. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Sudah tahu? Begini Cara Input Dokumen Lain di e. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 / M / KPT / 2018 Tentang Program Kuota Nasional Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257 / M / KPT / 2017 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan. Peraturan Pemerintah, 81 TAHUN 2019. 4. salinan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 81 tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi Andreas Fernando Peraturan Menteri Mengenai Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi NOMOR : 81 TAHUN 2010 TANGGAL : 21 Desember 2010 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025 BAB I PENDAHULUAN 1. 45/158/406. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Badan Perencanaan Pembangunan. Peraturan Perundang-undangan. 14 November 2022 adminjdih 778 210. Pasal tersebut pada ayat (2) menyatakan. Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 81 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021. Peraturan Pemerintah (PP) NO. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman T. Read more about Pergub Nomor 4 Tahun 2021; 1346 reads; Pergub Nomor 81 Tahun 2020. Situs JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah situs yang berisi kumpulan peraturan-peraturan yang ada di kabupaten pasuruan seperti : peraturan bupati, peraturan daerah, dan keputusan bupatiperiode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. NOMOR 81 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA TINDAKAN PENERTIBAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN BUPATI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : bahwa dalam upaya menciptakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Daerah. PP Nomor 81 Tahun 2019 ini diteken pada 25 November lalu, dan dinyatakan berlaku per 25 Desember 2019. edu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023. 42 MB) Terima kasih sudah berkunjung. berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dengan tetap. 2-t REPUBLIK INDONESIA. Nomor Pengundangan. Singkatan Jenis: PERWALI: T. NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang;PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 81/PMK. 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. 2. Nomor. 302, LL SETNEG : 3 HLM. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 4. 1 Latar Belakang Krisis ekonomi yang dialami Indonesia. Nomor. nomor 81 /pmk. 81 memperkuat pengaturan pengawasan ketenagakerjaan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sesuai dengan Pasal. kemenkeu. 59, BN 2018/ NO 1763;. 6/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/KM. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021. Semoga informasi ini bermanfaat. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang. Hubungi kami melalui Facebook fb. 2015. 04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN PERMENDAGRI-81-2022. ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - DESA. E. NO. 03/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK. bahwa penyelenggaraan reklame agar dapat. 011/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK. Indonesia Nomor 81/E/KPP/2020 tentang Biaya Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri yang berbentuk Universitas dan Institut; 1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN . Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Meta: Keterangan: Status: Berlaku: Judul: Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Tahun Toleransi: Nomor: 81: Tahun: 2022: Kategori: Keputusan Menteri Agama: Sub. 60/M-DAG/PER/8/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrologian Dan Bidang. 010/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. PP 48 TAHUN 2020. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 010/2019 TENTANG BATASAN RUMAH UMUM, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa ketentuan mengenai batasan rumah sederhana, rumah. 81. 81/PMK. diubah. pdf. 6421, JDIH. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17); 23. 2012/NO. 81, BD 2020/82. Tahun Terbit. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Standardisasi. Judul. SALINAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2013 TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. 04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan. Bentuk. Indonesia, Kabupaten Ketapang. 1. E. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;. Infografis. PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL. NOMOR 81/PMK. NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG ORGANIS ASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2014 tentang tata cara penyelenggaraan reklame perlu dilakukan penyempurnaan karena. 186 , TLN No. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik serta memudahkan pelaksanaan. 140/8/2013 Tahun 2013 Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan BerkelanjutanPeraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Perbub Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. go.